Jokowi Mengaku Tak Akan Beri Ruang Kepada Pemilik Paham Radikal, Bagaimana Dengan Pemilik Modal Asing dan Aseng?

[Portal-umat.com], Pembukaan acara Munas dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tingkat nasional oleh Presiden Joko Widodo dihadiri tidak kurang dari 10 ribu jemaah Nahdliyin. Pembukaan ditandai dengan pemukulan bedug bersama presiden dengan sejumlah pengurus besar NU, serta gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Dalam sambutannya di hadapan warga Nahdliyin, Presiden kembali memamparkan tentang kerukunan dalam keberagaman adalah aset demokrasi yang banyak dikagumi bangsa lain.

Kondisi ini harus tetap dijaga dengan tidak memberikan ruang kepada siapapun pemilik paham radikal. Presiden juga menyatakan menunggu keputusan hasil konferensi dan rumusan musyawarah besar yang dihasilkan para Kiai NU sebagai bahan rujukan pemerintah.

Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat mengangkat tema "Memperkokoh Nilai Kebangsaan Melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga".

Munas rencananya digelar selama tiga hari dan akan membahas sejumlah persoalan seperti paham radikal dan intoleran, soal investasi dana haji, penggunaan frekuensi publik, serta masalah lain yakni tentang pengelolaan aset negara.(liputan6)


Lain sisi dengan paham radikal, jokowi memberikan seluas luasnya ruang swastanisasi dan penjualan Aset negara kepada para pemilik modal untuk menguasai indonesia. Belum lama ini aset negara berupa jalan tol becakayu yang baru diresmikan jokowi, secara blak - blakan PT Waskita Karya langsung menjual kepada swasta mengikuti arahan dari menteri rini.

Kepada Paham radikal saja jokowi tidak memberikan ruang, tetapi kepeda pemilik modal asing dan aseng tetap memberikan angin topan untuk masuk dan menguasai aset aset negara




Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...