MENGAPA SILA-3 BUKAN NASIONALISME, DAN SILA-4 BUKAN DEMOKRASI ?

MENGAPA SILA-3 BUKAN NASIONALISME, 
DAN SILA-4 BUKAN DEMOKRASI ?

(c) Prof. Dr. Fahmi Amhar

Banyak generasi sekarang yang tanpa tahu sejarah, ngotot berteriak bahwa Pancasila adalah dasar negara yang suci, yang mengubahnya akan sama dengan meruntuhkan bangunan negara (NKRI).

Padahal faktanya, rumusan Pancasila sudah pernah diubah beberapa kali.  Bung Karno sendiri ketika tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan istilah Pancasila, rumusan Pancasila belum seperti sekarang ini.  Bahkan urutannyapun sangat berbeda.

Ini adalah rumusan yang diusulkan Bung Karno:
1. Kebangsaan Indonesia; 
2. Internasionalisme atau Peri-Kemanusiaan; 
3. Mufakat atau Demokrasi; 
4. Kesejahteraan Sosial; 
5. Ketuhanan

Di forum-forum internasional, Bung Karno suka memperkenalkan Pancasila dalam bahasa Inggris dengan "Nationalism", "Humanity", "Democraty", "Socialism" dan "Religiosity".

Kita perlu tahu, bahwa para pendiri bangsa itu semua orang yang dikumpulkan dalam BPUPKI, banyak ulama pejuang, jadi tidak cuma Bung Karno.  Hasil dari musyawarah para pendiri bangsa itu melahirkan Piagam Jakarta.  Kemudian dalam sejarahnya, rumusan Pancasila ini pernah dubah beberapa kali, sehingga total ada 5 rumusan resmi, yaitu:

1: Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945
2: Pembukaan UUD 1945 - tanggal 18 Agustus 1945
3: Mukaddimah Konstitusi RIS - tanggal 27 Desember 1949
4: Mukaddimah UUDS 1950- tanggal 15 Agustus 1950
5: Rumusan-1 menjiwai Rumusan-2 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi (Dekret 5 Juli 1959)

Pada tulisan ini kita tidak akan membahas sila-1 yang merupakan sila yang diubah dari rumusan 1 ke 2.  Tetapi kita akan membahas sila-3 dan sila-4.  

Mengapa sila-3 bunyinya jadi PERSATUAN INDONESIA, dan bukan NASIONALISME INDONESIA ?

Mengapa sila-4 bunyinya jadi KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN dan bukan DEMOKRASI ?

Bagi Bung Karno, mungkin sila-3 tetap akan difahami dengan Nasionalisme, dan sila-4 tetap akan difahami dengan Demokrasi, namun mayoritas para pendiri bangsa selain Bung Karno tidak memahami seperti itu.

Bagi mayoritas pendiri bangsa itu, "Persatuan Indonesia" memiliki makna yang berbeda dengan "Nasionalisme".  Persatuan Indonesia bermakna bahwa negeri ini tidak boleh lagi dipecah-belah, dan bangsa ini tidak boleh lagi diadu-domba.  Semua kebijakan negara ini, harus memberdayakan semuanya, bukan hanya cenderung kepada sebagian saja.  Pembangunan tidak hanya untuk sebagian wilayah saja.  Negara hadir tidak hanya untuk yang kuat saja.  Kita tidak ingin memberi jalan sekecil apapun untuk masuknya penjajah ke negeri ini.  Itulah makna Persatuan Indonesia.  

Sedangkan nasionalisme kadang bisa diartikan menolak segala yang asing, sekalipun yang asing itu bisa jadi bermanfaat untuk negeri ini.  Investasi asing boleh jadi bermanfaat.  Expert asing boleh jadi membuat anak negeri jadi pintar.  Teknologi asing boleh jadi membuat industri kita efisien.  Tapi karena jargon nasionalisme, investasi, expert atau teknologi asing itu bisa kita tolak mentah-mentah.  "Go to hell with your money" - dan itu pernah diteriakkan di masa Orde Lama.  Semua yang asing dicurigai.  Di masa Orde Baru, beberapa ajaran agama dcurigai.  Misalnya, jilbab pernah ditolak karena dianggap budaya asing (Arab).  Anehnya celana jeans yang juga budaya asing (Amerika) tidak dicurigai.  Ada inkonsistensi di nasionalisme.  

Belakangan, jargon nasionalisme ini makin sering dipakai untuk menolak ajaran Islam.  Ajaran Islam seperti Khilafah distigmatisasi dengan istilah "ideologi transnasional". Sebaliknya liberalisme dan globalisasi diterima dengan tangan terbuka, seolah-olah asli Indonesia. Inilah, mengapa para pendiri bangsa ini dulu tidak setuju menggunakan istilah "Nasionalisme" sebagai salah satu sila, tetapi "Persatuan Indonesia".

Demikian juga dengan sila-4.  Bagi para pendiri bangsa, "Demokrasi" bila dibiarkan tanpa rambu-rambu bisa menjadi liar, apalagi rakyat Indonesia yang saat itu mayoritas masih buta huruf.  Karena itu mereka memilih kalimat "Kerakyatan", artinya pemerintahan dipimpin oleh sosok dari rakyat dan yang melayani urusan rakyat.  Kerakyatan ini "dipimpin oleh hikmat", maksudnya dipimpin dengan ilmu.  Juga oleh "kebijaksanaan" yang muncul "dalam pemusyawaratan" wakil-wakil rakyat.  Jadi tidak harus seluruh rakyat ikut berbicara.  Yang penting "perwakilan" itu benar-benar merepresentasikan seluruh rakyat, bukan hanya pemilik modal.  Yang penting mereka benar-benar bermusyawarah dengan hikmat (ilmu), bukan dengan nafsu atau kepentingan politik belaka.

Tanpa memahami semangat kebatinan para pendiri bangsa ini, hari ini dengan mudah DPR dengan asas demokrasi bisa mensahkan berbagai UU nyaris tanpa batas.  Beberapa UU kemudian dibatalkan oleh MK.  Dan kalau UU itu belum digugat (sehingga belum diuji oleh MK), UU itu sudah menciptakan berbagai malapetaka untuk negeri ini.

Oleh karena itu, kalau hari ini ada yang mengatakan NASIONALISME & DEMOKRASI ITU BERMASALAH, maka itu sudah disadari oleh para pendiri bangsa ini.  Maka mereka sedari dulu dengan sadar tidak menggunakan istilah nasionalisme dan demokrasi dalam Pancasila.

Dan kalau kini ada suatu ormas yang menunjukkan kekeliruan nasionalisme & demokrasi, maka itu juga tidak bisa dianggap bertentangan dengan Pancasila, karena memang Pancasila sengaja tidak menggunakan kata "Nasionalisme" dan "Demokrasi".[]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...