Simak!! Pandangan Kubu Jokowi Vs Prabowo Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Serta Analisis HTI Sebelum UU BPJS di Sahkan.



Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selalu mengalami defisit sejak beroperasi pada Januari 2014. Angkanya tiap tahun kian naik dan pemerintah selalu selalu memakai solusi jangka pendek lewat mekanisme pencairan dana talangan yang bersumber dari APBN. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, pada 12 Desember 2018 bahkan memproyeksi instansinya bakal kembali mengalami defisit hingga Rp16,5 triliun tahun ini. Menurutnya, besaran utang ini bisa terus meningkat seiring bertambahnya penerima manfaat jaminan sosial. 

Dengan demikian, maka tak cukup jika pemerintah hanya mengandalkan dana talangan yang diambil dari salah satu pos anggaran di APBN. Menjelang Pilpres 2019 ini, kedua kubu pasangan capres-cawapres pun menawarkan strategi khusus cara agar masalah defisit BPJS Kesehatan yang menahun ini dapat diatasi. 

Juru Bicara Bidang Kesehatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dede Yusuf menilai defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan selama ini karena premi yang dibayar oleh masyarakat terlalu kecil. 

Sehingga, kata politikus Demokrat ini, premi yang sudah ditentukan, misalnya kelas 3 yaitu Rp25.500, harus dinaikkan lagi menjadi Rp35.000 per bulan. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan ini mengatakan, jika premi dinaikkan setidaknya Rp10.000, maka dapat menambah pemasukan bagi BPJS Kesehatan. 

Menurut Dede, bila saat ini peserta BPJS Kesehatan mencapai 96 juta jiwa, maka tinggal dikalikan saja. 

“Kami melihat titik kelemahan dari BPJS ini jumlah premi yang dibayar negara terlalu kecil. Berarti dengan ada kenaikan Rp10 ribu, kali saja sama pengguna BPJS, maka akan bertambah pendapatannya,” kata Dede kepada reporter Tirto, Jumat (4/1/2019) malam. 

Selain biaya premi yang dinaikkan, kata Dede, jika pasangan Prabowo-Sandiaga terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, maka pemerintah akan menyiapkan dana taktis melalui APBN. 

Fungsinya, kata Dede, untuk mengcover anggaran defisit dan menambal tunggakan peserta BPJS Kesehatan. 
Berbeda dengan oposisi, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago mengatakan paslon nomor urut 01 akan melakukan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). 

Tujuannya, kata politikus Partai Nasdem ini, untuk mengatasi permasalahan BPJS Kesehatan yang saat ini tengah defisit. 

Irma menjelaskan, program Germas adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi tubuh manusia agar tidak mudah terserang penyakit. 

Hal tersebut sebagai bentuk preventif atau upaya pencegahan penyakit. 

“Kesadaran masyarakat terhadap pola makan belum bagus, maka dibutuhkan Germas. Kalau masyarakat sehat, secara otomatis orang berobat turun,” kata Irma yang juga anggota Komisi IX DPR yang membidangi soal kesehatan ini. 

Selain itu, Irma mengatakan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan terus ditambah jika Presiden Jokowi terpilih kembali pada Pilpres 2019. 

Politikus Nasdem ini menegaskan, pasangan Jokowi-Ma'ruf berencana menambah jumlah peserta BPJS Kesehatan kategori PBI dari 96 juta menjadi 150 juta. 

“Maka bisa dibilang, 60 persen masyarakat Indonesia akan mendapat bantuan [iuran] gratis dari pemerintah,” kata Irma. 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai produk haram. Keputusan itu ditetapkan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa yang digelar di Ponpes at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal pada 7-10 Juni 2015 lalu.
Jauh sebelum MUI mengharamkan seluruh produk BPJS Kesehatan, ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah lebih dulu melakukan kajian. Menurut mereka, konsep ini tak cocok bagi kaum Muslim Indonesia karena dianggap meniru kebijakan penjajah, dan bukan berasal dari hukum Islam.
Menurut HTI, konsep jaminan sosial atau BPJS di zaman Rasulullah berbeda dengan yang digunakan pemerintah saat ini. Saat itu, Rasul memberikan layanan kesehatan bagi sahabat-sahabatnya yang tak lain merupakan warga yang dipimpinnya tanpa memungut biaya sepeserpun.
“Dalam pandangan hukum Islam, haram hukumnya pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS,” demikian dikutip dari situs resmi HTI, Kamis (30/7).
HTI menjelaskan, dua aturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah bukan berdasarkan syariah Islam. “Padahal hukum Islam itulah hukum yang terbaik, bukan hukum buatan manusia.”
Menurut mereka, konsep jaminan BPJS tersebut dapat menimbulkan mudarat karena menambah beban hidup masyarakat. Hal itu terjadi karena adanya pemaksaan bagi peserta untuk membayar iuran bulanan sebelum mendapatkan hak mereka.
Dengan begitu, konsep tersebut sangat bertentangan dengan Islam di mana minimnya peran negara dalam mengurus rakyatnya sendiri, termasuk jaminan kesehatan. Bagi HTI, negara seharusnya memiliki peran sentral dalam mengurus segala urusan rakyat.
“Sementara dalam ajaran Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk urusan kesehatan.”
Dalam dalilnya, HTI mengungkapkan Rasulullah SAW tak pernah memungut biaya bagi umatnya untuk memperoleh jaminan kesehatan. Hal itu tercantum dalam hadis HR Muslim 2207 saat salah seorang sahabat sedang sakit, dan dokter memotong urat dan mengobatinya.
“Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu.”
Namun, pengharaman terhadap BPJS tak berarti menggunakan jasa dokter swasta atau membeli obat dari apotek ikut haram. Sebab, yang seharusnya didapatkan rakyat secara gratis adalah layanan kesehatan yang diberikan negara.
“Adapun jika layanan kesehatan itu dari swasta, misalnya dari dokter praktik swasta atau membeli obat dari apotek umum, maka hukumnya tetap boleh membayar jasa dokter atau membeli obat dari apotek swasta tersebut.”
tirto/merdeka/portal-umat

0 Response to "Simak!! Pandangan Kubu Jokowi Vs Prabowo Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Serta Analisis HTI Sebelum UU BPJS di Sahkan."

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...