'PEOPLE POWER' TERJADI JUSTRU DIPICU DIKTATORIANISME 'QUICK COUNT POWER'

Image result for jokowi denny ja

Oleh : Nasrudin Joha
Keliru besar jika Deny JA berusaha membuat tafsir sederhana bahwa kehendak rakyat, kekuatan rakyat, people power, telah mampu digambarkan dan direpresentasikan oleh Quic Count Power. Selain kecurangan pemilu, people power yang sejati justru muncul diantaranya untuk merespons pengkhianatan Quick Count power.
Singkatnya, QC itu hanya indikator, bukan kekuatan rakyat itu sendiri. Namun hari ini, QC menjelma sebagai 'Tuhan Kedaulatan' yang mengklaim suara dan kehendak rakyat terwakili oleh QC, kemudian berdasarkan mantra ini, publik disihir untuk percaya 1000 % pada lembaga survei yang mengeluarkan QC, bahkan hingga rakyat dicucuk hidungnya untuk taklid buta kepada QC.
Quic Count Power adalah penjelmaan tirani minoritas terhadap mayoritas suara publik. Quic Count Power telah menjadi diktator sadis yang menggiring nalar publik untuk *'menerima kekalahan sebagai kemenangan' dan sekaligus mendoktrin publik untuk percaya dan yakin bahwa 'kemenangan adalah kekalahan'.*
People power itu digerakkan oleh rakyat secara real, melalui aksi nyata, bukan sekedar esay yang disebarkan di sosial media seperti kelakuan Denny JA selama ini yang terus merapal jampi-jampi Quic Count Power. Sementara itu, Quic Count Power hanyalah angka-angka yang disepakati oleh segelintir kartel lembaga survei, kemudian lembaga survei ini mengklaim suara kerdil itu sebagai representasi suara mayoritas publik, bahkan lebih menggelikan dianggap sebagai representasi 'people power' yang sesungguhnya.
Ada sejumlah alasan, mengapa publik kelak mengambil pilihan 'people power' selain tentu karena sebab adanya kecurangan pemilu, sebagai berikut :
Pertama, lembaga survei yang menerbitkan QC tidak memiliki kata 'sepakat' mengenai presisi sejumlah suara dan hasil pemilihan. Hal ini dapat dibuktikan, sebagaimana diketahui publik dari terjadinya 'perseteruan tajam' antara Denny JA vs survei Litbang kompas.
Lembaga survey tak pernah memiliki 'Ijma' diantara mereka, baik terkait methodologi sampai tafsir atas analisis survei, karena sehebat apapun penelitian derajatnya hanya menghadirkan dugaan, bukan keyakinan.
Adapun ijma' (sepakatnya) beberapa lembaga survei seperti LSI, SMRC, dkk, tidak mengubah derajat hasil survei dari sekedar praduga menjadi keyakinan pasti. Terlebih lagi, sejumlah lembaga survei yang ijma' memenangkan Jokowi via QC yang mereka terbitkan, juga bermasalah dari sisi hubungan politik, motivasi, dan pendanaan.
Kedua, sesungguhnya 'people power yang sejati' itu adalah aspirasi umat yang memilih pada tanggal 17 April yang lalu. Aspirasi inilah yang mencoba di 'kudeta' oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggungjawab dan kemudian meminta 'pembebanaran' aksi kudeta aspirasi ini, melalui QC lembaga survei.
Jadi QC telah membenarkan aksi 'Kudeta Aspirasi' dan menutup seluruh saluran suara untuk mencari jalan kebenaran dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan.
Ketiga, lembaga survei telah membuat 'kartel opini' melalui 'Wajan Wajan Opini Survei', mengkanalisasi dan membuang sejumlah arus besar aspirasi umat, kemudian menampilkan kemunafikan dan keculasan dalam
'Etalase Representasi Kehendak Publik' yang menipu.
Lembaga survei bukan lagi cermin datar yang memantulkan objek fakta apa adanya. Tetapi telah berubah menjadi cermin 'cekung' maupun cermin 'cembung' untuk melayani syahwat kekuasaan.
Keempat, kemarahan publik itu semakin memuncak manakala lembaga survei terus menari diatas bangkai penderitaan umat, meliuk liukan badan dan mengumandangkan senandung kemenangan rezim, tanpa menghiraukan otoritas lembaga pemilihan termasuk perasaan umat.
Karena itu wajar jika kelak umat mengambil polihan aspirasi people power, jika kecurangan secara nyata ditampakkan melalui keputusan KPU. Sekali lagi, aksi people power berupa unjuk rasa damai mengecam kecurangan pemilu hanya terjadi jika KPU mengeluarkan keputusan yang mencederai rasa keadilan. Jika KPU fair, adil, aspiratif, tentu wacana people power ini cukuplah untuk dikesampingkan.
Untuk pernyataan mengigau Denny JA dengan diksi 'Quick Count Power' nya anggap saja candaan anak kecil. Denny JA tentu tak se level jika dibandingkan Bapak Reformasi Prof Amin Rais.
Jika Prof Amien Rais bersama Habibana Muhammad Rizq Syihab bersatu menyeru umat, sudah pasti jutaan umat akan turun tumpah ruah. Berbeda jauh dengan Denny JA, kalau dia menggerakan aksi bisa kumpulkan 20 massa saja sudah luar biasa.
Jadi umat paham kan, pasti mengikuti seruan Amien Rais dan Habib Rizq. Adapun Denny JA ? Ya sudah lah, cukup kita tertawai bersama sebagai hiburan politik untuk kita semua. Ayo tepuk jari untuk Denny JA .....[].

0 Response to "'PEOPLE POWER' TERJADI JUSTRU DIPICU DIKTATORIANISME 'QUICK COUNT POWER'"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...